«

»

Mar 03

Hak Kekayaan Intelektual

Dalam persyaratan untuk mendapatkan Surat Tanda Perusahaan Waralaba/Franchise salah satunya adalah tanda bukti pendaftaran Hak Kekayaan Intelktual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untukIntellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

 

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian,yaitu:

1)  Hak Cipta (copyright);

2)  Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup:

– Paten (patent);

– Desain industri (industrial design);

– Merek (trademark);

– Penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair competition);

– Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit);

– Rahasia dagang (trade secret).

 

Dari bagian-bagian tersebut tinggal dilihat termasuk kedalam golongan mana franchise Anda memerlukan pengurusan HKI. Misalnya Franchise bergerak dibidang makanan, maka HKI yang perlu Anda dapatkan adalah tentang Merek dan atau Rahasia Dagang.

Dasar Perlindungan Merek adalah Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM). Dan Perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD).

Prosedur pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek (menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001) adalah :

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat);

 

2. Pemohon wajib melampirkan:

a. surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang  menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;

b. surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran  diajukan melalui kuasa;

c. salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;

d. 24 lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas;

e. bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permohonan diajukan menggunakan hak prioritas;

f. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;

g. bukti pembayaran biaya permohonan.

 

Pengurusan merek dikenakan biaya sesuai dengan tarif biaya Permohonan Merek yang telah ditetapkan dalam PP No.38 Tahun 2009. Tarifnya berkisar antara Rp. 50.ribu s.d Rp. 2 juta.

Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (dan semua informasi tentang HKI) adalah di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia RI. Khusus untuk merek ditangani oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.