«

»

Sep 08

Hal-Hal yang harus dimuat dalam perjanjian Franchise

Dalam  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba, diatur hal-hal yang harus dimuat dalam perjanjian waralaba / franchise sebagai berikut:

  1. Nama, alamat para pihak, yaitu nama dan alamat jelas pemilik atau penanggungjawab perusahaan yang mengadakan perjanjian yaitu franchisor dan franchisee.
  2. Jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu jenis HKI franchisor seperti merk dan logo perusahaan, design outlet/gerai, sistem manajemen/pemasaran atau racikan bumbu masakanan yang difranchise-kan.
  3. Kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti perdagangan eceran / ritel, pendidikan, restoran, apotik atau bengkel.
  4. Hak dan kewajiban franchisor dan franchisee, yaitu hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh franchisor/pemberi waralaba maupun franchisee/penerima waralaba seperti:  Franchisor berhak menerima fee atau royalti dari franchisee dan selanjutnya franchisor berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada franchisee. Franchisee berhak menggunakan HKI atau ciri khas usaha yang dimiliki franchisor, dan selanjutnya franchisee berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan franchisor.
  5. Bantuan, fasilitas , bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan franchisor kepada franchisee, seperti bantuan fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan komputer dan program IT pengelolaan usaha.
  6. Wilayah pemasaran, yaitu batasan wilayah yang diberikan franchisor kepada franchisee untuk mengembangkan bisnis franchise nya mencakup seluruh atau sebagian wilaya indonesia.
  7. Jangka waktu perjanjian, yaitu batasan mulai dan berakhirnya perjanjian terhitung sejak surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  8. Tata cara pembayaran imbalan, yaitu tata cara /ketentuan termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan seperti fee atau royalty apabila disepakati dalam perjanjian yang menjadi tanggungjawab franchisee.
  9. Penyelesaian sengketa, yaitu penetapan tempat / lokasi penyelesaian sengketa seperti melalui Pengadilan Negeri tempat / domisili perusahaan atau melalui Arbitrasi dengan menggunakan Hukum Indonesia.
  10. Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian seperti perjanjian tidak bisa dilakukan sepihak, perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama.
  11. Jaminan dari pihak franchisor untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada franchisee sesuai dengan isi perjanjian hingga jangka waktu perjanjian berakhir.
  12. Jumlah gerai yang dikelola oleh franchisee.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.