«

»

Jul 12

Pajak-pajak atas Franchise (2)

Seperti diketahui pajak-pajak yang mungkin ditagih dalam berbisnis franchise adalah PPN, Pajak Penghasil (PPh) perorangan dan Pajak penghasilan Badan dan Bentuk Usaha Tetap . Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yang menjadi Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap. Pada tulisan ini penulis akan membahas tentang PPh atas perorangan.

Pajak yang mungkin bisa dikenakan ketika memulai dan menjalan bisnis franchise adalah Pajak Penghasilan atas perorangan. Yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau pasal 26.  Subjek pajak dibedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Mengenai defenisi subjek pajak selengkapnya dapat dilihat di  Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Sebelumnya masuk kedalam bahasan PPh pribadi, mari kita lihat apa-apa yang menjadi objek pajak PPh. Yang menjadi objek PPh adalah “penghasilan” yaitu setiap tambahan kemapuan ekonomis yang diterima oleh subjek pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk menambah konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

  • Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa berupa gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya
  • Hadiah dari undian/pekerjaan/kegiatan
  • Laba usaha
  • Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta seperti : penjualan saham, persekutuan, penggabungan perusahaan dll
  • Bunga
  • Dividen
  • Royalti
  • Sewa dan penghasilan Lain sehubungan denganpenggunaan harta
  • Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
  • Premi asuransi
  • Surplus Bank Indonesia
  • DLL

Ada pengecualian juga terhadap objek PPh. Yang tidak termasuk objek PPh adalah:

  • Bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan hibah yang tidak ada hubungan dengan usaha/pekerjaan
  • Warisan DLL

 

PPh atas orang pribadi

PPh Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

Sedangkan PPh Pasal 26 Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri.

Tarif pajak penghasilan pribadi dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diberlakukan sejak 1 Januari 2013, yang bisa Anda gunakan untuk menghitung pajak penghasilan Anda  sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan), maka tarif (potongan) pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut.

  1. Penghasilan Sampai dengan 50 juta  adalah 5%
  2. Penghasilan di atas 50 juta sd 250 juta adalah 15%
  3. Penghasilan di atas 250 juta sd 500 juta  adalah 25%
  4. Penghasilnan di atas 500 juta adalah 30%

Tarif pajak di atas diberlakukan setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikurangi dari penghasilan bersih yang disetahunkan. PTKP berbeda untuk status pekerja yang berbeda. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, yang besarnya kemudian dirubah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, misalnya bagi pekerja yang belum kawin, PTKPnya adalah Rp24.300.000. dan tarifnya berbeda jika wajib pajak kawin dan memiliki anak satu, dua dan seterusnya. Dan PTKP bagi karyawati juga berbeda dengan karyawan.

Penetapan tarif berbeda atas  Pegawai Tidak Tetap Terdapat. Dimana misalnya uang harian dibaah Rp. 200.000 tidak dikenakan PPh, sedangkan diatas Rp. 200.000 akan dikenakan PPh 5 % setelah dikurangi Rp. 200.000.

Besarnya tarif pasal 26 adalah 20 % berdasarkan pengahasilan bruto dengan memperhatiakn ketentuan P3B.

Berikut adalah jenis penghasilan yang dikenakan dengan PPh pasal 21 dan atau 26:

  1. penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur
  2. penghasilan penerima pensiun secara teratur
  3. uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun;
  4. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
  5. imbalan kepada bukan pegawai;
  6. imbalan kepada peserta kegiatan;
  7. imbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
  8. imbalan kepada mantan pegawai;
  9. penarikan dana pensiun oleh pegawai.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam kategori Pph pasal 21 dan atau 26 adalah :

  • Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa
  • Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
  • Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja
  • Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah
  • Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh

Terdapat cara perhitungan PPh yang berbeda-beda antara Pegawai Tetap dan Tidak Tetap, Bukan Pegawai, Mantan Pegawai, Pensiunan, Komisaris, dan Peserta Kegiatan. Misalnya Pegawai Tetap dihitung dengan cara Pengahsilan Neto dikurangi PTKP baru dikali dengan besarnya tarif PPh. Perhitungan ini berbeda dengan Pegawai Tidak Tetap Bulanan yaitu Penghasilan Bruto dikurangi dengan PTKP baru dikali dengan tarif PPh.

 

Saran referensi lebih lanjut:

  • Undang-Undang No. 36 tahun 2008;
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.