«

»

Jun 10

Pajak-Pajak atas Franchise (Bagian 1)

Tulisan berikut akan mengulas tentang pajak-pajak yang harus dikeluarkan oleh franchisor maupun Franchisee. Ulasan berikut hanya sebagai bahasan umum, dan penulis tidak merekomendasikan untuk dijadikan dasar aplikasi dilapangan sebelum Pembaca berkonsultasi dengan Konsultan Pajak atau pihak lain yang lebih berkompeten tentang urusan pajak-pajak.

Pajak-pajak yang akan Anda bayarkan jika Anda sebagai Franchisor ataupun Franchisee yang berbadan hukum maupun perorangan, menurut hemat penulis adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Badan (PB).
Pada bagian ini hanya akan membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Siapa Subjek dan Objek PPN ?

Subyek PPN adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam daerah Pabean dan atau melakukan ekspor BKP atau JKP baik berwujud maupun tidak.

Dalam pengertian Peraturan Pemerintah RI Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah, pengertian Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Sedangkan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Kajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN.

Objek PPN. Pada prinsipnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun demikian, dengan pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya, ada barang dan jasa tertentu yang tidak dipungut serta dikecualikan dari pengenaan PPN dan dibebaskan dari pungutan PPN.

Jika bisnis Franchise Anda bergerak bukan pada bidang dibawah ini, maka tidak dikenakan PPN yaitu:

  1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah, gas bumi dll;
  2. barang kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, gula, gabah jagung dll;
  3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, warung, rumah makan;
  4. emas, uang batangan, dan surat berharga.

Begitu juga jika bisnis Franchise Anda bergerak di jasa-jasa seperti berikut ini, maka tidak dikenakan PPN yaitu:

  • Jasa pelayanan kesehatan medis seperti dokter, bidan dll;
  • Jasa pelayanan sosial seperti panti asuhan, pemadam kebakaran dll;
  • Jasa pengiriman surat ;
  • Jasa keuangan seperti jasa pembiyaan dan penyaluran pinjaman;
  • Jasa asuransi;
  • Jasa keagamaan;
  • Jasa pendidikan;
  • Jasa kesenian dan hiburan;
  • Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
  • Jasa angkutan umum;
  • Jasa tenaga kerja;
  • Jasa perhotelan;
  • Jasa penyediaan tempat parkir;
  • Jasa telpon umum;
  • Jasa pengiriman uang dengan wesel pos;
  • Jasa boga atau katering.

Pengusaha kecil dibebaskan dari kewajiban mengenakan/memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Undang-undang PPN & PPnBM berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Besarnya PPN ini menurut UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah dijelaskan :

  • Tarif Pajak Pertambahan Nilai berjumlah 10% (sepuluh persen).
  • Tarif atas ekspor Barang berwujud atau tidak berwujud dan jasa dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen),

Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak juga dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

Kesimpulannya adalah dalam bisnis Franchise baik Anda seorang pengusaha berbadan hukum atau pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang dan atau jasa yang tergolong kedalam penyerahan, pemanfaatan, impor atau ekspor barang terkena PPN, maka Anda akan dikenakan PPN sesuai tarif yang berlaku.

Untuk refensi lebih lanjut penulis sarankan untuk melihat :

  1. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah dan perubahan-perubahannya terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah.

Bersambung ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.